Pengurus IKA PKn Dipercaya Menjadi Reviewer Buku Memori DPR

15/09/2019 IKA PKn Kiprah Alumni 4222

Dua pengurus IKA PKn UPI, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., MH (Sekjen) dan Syaifullah, S.Pd., M.Si (Kabid Pengabdian Masyarakat) mendapat kepercayaan menjadi reviewer Buku Memori DPR RI periode 2014-2019. Keduanya bersama Dwi Iman Muthaqin, SH., MH. (Dosen FPIPS UPI) memberikan sejumlah masukan untuk penyempurnaan buku tersebut.

Sekjen IKA PKn UPI menerima cinderamata dari setjen DPR RI

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat (13/9/2019) bertempat  di Gedung Partere UPI. “Alhamdulillah, UPI satu-satunya perguruan tinggi yang dipercaya oleh Setjen dan Badan Keahlian DPR,” ujar Cecep sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik, Inovasi Pendidikan, dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI.

Rombongan setjen DPR dipimpin oleh Drs. Djaka Dwi Winarjo, M.Si. selaku Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si sebagai Kepala Pusat Penelitian DPR RI.

Buku Memori DPR RI

Anggota DPR RI periode 2014-2019 sebentar lagi akan mengakhiri tugas. Buku Memori merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan teknis kepada DPR RI. “Suatu bentuk pertanggungjawaban yang tidak lain juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI untuk lebih baik lagi dalam memberikan dukungan kepada DPR RI periode mendatang,” tutur Indra Iskandar selaku Sekjen DPR.

Cecep Darmawan dan Syaifullah  memberikan beberapa catatan terhadap buku setebal 107 halaman itu. “Sebaiknya ditambahkan dengan testimoni warga masyarakat tentang kinerja DPR. Warga masyarakat yang mewakili berbagai profesi,” ujar Syaifullah.

Cecep Darmawan menambahkan buku memori sebaiknya dilengkapi dengan lampiran dokumentasi kegiatan DPR RI periode 2014-2019 terutama yang memiliki makna monumental terkait dengan ketiga fungsi DPR. “Dokumentasi bisa berupa foto kegiatan atau cuplikan berita dalam media massa terutama media cetak (dalam dan luar negeri),” terang Sekjen IKA PKn UPI ini.

Hal lain disampaikan Dwi Iman Muthaqin. Ia mempertanyakan dari 16 isu yang menjadi perhatian DPR, mengapa tidak mengangkat isu tentang lingkungan hidup, pemberdayaan anak, dan media internasional? “Padahal ketiga hal tersebut menjadi isu bukan hanya pada level nasional, regional, bahkan internasional,” pungkasnya.

(DKA/IkaPknUpi)

4 Comments